Diskusi Teknis Pemetaan Tipologi Rumah & Penyediaan Fasilitas AMPLP Pada Permukiman Tradisional

//
Comment0

Penyediaan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan perlu didukung oleh  informasi terkait  karakteristik nilai dan potensi lokal yang ada di suatu wilayah. Hal itu dimaksudkan agar pembangunan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setempat. Terkait hal tersebut Balai Litbang Perumahan Wilayah II Denpasar yang berada di bawah Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman telah melakukan penelitian tentang pengembangan permukiman dan sarana prasarananya berdasarkan pada nilai dan potensi lokal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah disusun peta tipologi hunian di desa – desa tradisional yang ada di Provinsi Bali serta peta potensi dan permasalahan penyediaan sarana prasarana AMPLP pada permukiman tradisional serta rekomendasi pengembangannya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penelitian serta kemanfaatan hasil penelitian untuk mendukung pelaksanaan pengembangan perumahan dan permukiman serta sarana prasarananya oleh Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah, maka dilaksanakan diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah.

Acara diskusi teknis dilaksanakan pada Rabu, tanggal 7 Desember di Kuta  – Bali oleh Balai Litbang Perumahan Wilayah II Denpasar. Dalam Diskusi teknis ini dipresentasikan 2 judul kegiatan yaitu Pemetaan Ketersediaan & Permasalahan Fasilitas Air Minum Dan PLP Di Permukiman Tradisional Provinsi Kalimantan Selatan & Bali serta Pemetaan Tipologi Rumah Tinggal pada Kawasan Permukiman Tradisional di Provinsi Bali dan Konsep Pengembangannya.

Peserta yang hadir dalam acara diskusi ini meliputi perwakilan dari Direktorat Bina Penataan 3Bangunan, Direktorat PSPAM, Direktorat PLP, Direktorat Bangkim dan Satker-Satker di lingkup Ditjen Cipta Karya, Perwakilan dari Direktorat Rumah Khusus dan Rumah Swadaya serta Satker di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan  yang ada di Provinsi Bali. Dari Pemerintah Daerah hadir perwakilan dari Dinas PU Provinsi Bali, Dinas PU Kota Denpasar, Dinas PU Kabupaten Buleleng, Dinas PU Kabupaten Klungkung, Dinas PU Kabupaten Karangasem.

Di dalam acara tanya jawab terungkap beberapa hal terkait usulan dan kebutuhan dari Direktorat Jenderal dan Pemerintah Daerah terkait hasil litbang yang dipresentasikan, diantara terkait rekomendasi agar bisa lebih spesifik dan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat di Direktorat Jenderal sehingga bisa langsung diaplikasikan di lapangan. Selain itu beberapa aspek lainnya dimintakan juga untuk bisa dihasilkan dari hasil pemetaan ini seperti karakteristik dan katagori rumah tidak layak huni yang ada di permukiman tradisional.  Dengan pelaksanaan diskusi teknis ini diharapkan akan lebih terjalin link and match antara Direktorat Jenderal dan Badan Litbang sehingga hasil penelitian yang dilakukan bisa langsung mendukung dan dapat diaplikasikan oleh Direktorat Jenderal terkait. (Kuswara)

Leave a Reply