Hindari Korban Lebih Banyak, Jangan Abaikan Peringatan dari PBB

//
Comment0

Jakarta (koranjakarta.com) – Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah antisipasi bencana, khususnya gempa bumi untuk mencegah jatuhnya korban yang lebih banyak. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mesti memperketat pengawasan dan spesifikasi bangunan gedung-gedung bertingkat di Jakarta agar memenuhi persyaratan tahan gempa dengan skala Richter yang lebih besar. Selain itu, pemerintah diminta tidak mengabaikan peringatan dini dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang potensi terjadinya gempa bumi di Indonesia yang bisa merenggut korban belasan ribu orang dan puluhan juta penduduk terkena dampaknya.

Pengamat bangunan dari UI, Elly Tjahjono, mengemukakan semua bangunan yang ada di jakarta sudah melalui tim pemeriksa dari pemprov DKI. “Seharusnya sudah diperiksa oleh tim ahli sehingga sudah didesain tahan gempa,” kata dia saat dihubungi, Selasa (23/1). Dia menambahkan, pengawasan gedung – gedung di Jakarta mesti diperketat agar bisa mengantisipasi terjadinya gempa, seperti gempa Lebak yang berkekuatan 6,1 skala Richter pada Selasa. Gempa itu terasa hingga Sumatera, jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Tengah. Walaupun aman tapi banyak warga berhamburan dari gedung tinggi karena tidak mengetahui kondisi gedung.

Berdasarkan catatan sejarah, Jakarta pernah dilanda gempa besar pada 10 Oktober 1834. Gempa tersebut merusak sejumlah rumah dan bangunan kokoh berdinding batu. Sementara itu, Guru Besar Tektonika dari Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM, Subagyo Pramumijoyo mengemukakan pemerintah mesti memastikan Izin Mendirikan bangunan (IMB) bangunan baru maupun bangunan lama sesuai dengan peta kegempaan yang dikeluarkan Kementerian PUPR tahun 2017. “Aturan itu sudah sangat lengkap dan rinci. Namun, aturan yang tertuang dalam peta tersebut akan sia-sia jika ternyata pelaksanaan di lapangan jauh dari norma yang diterapkan,” ujar dia. Subagyo mengatakan dilihat dari pengalaman gempa yang berpusat di Lebak, Banten, bangunan tinggi di Jakarta masih relatif aman terhadap gempa 6,1 skala Richter. “Namun ada baiknya jika prosedur IMB diperiksa kembali. Evaluasinya bagaimana, dan perbaikannya seperti apa. Kita itu lemahnya di pelaksanaan. Kalau di aturan sudah bagus semua,” papar dia.

Sebelumnya Kepala Bidang Standardisasi dan Kerjasama Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman KemenPUPR Lutfi Faizal mengatakan revisi Peta Sumber dan Bahaya Gempa Bumi Indonesia 2017 akan diikuti perubahan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait keamanan dan keselamatan konstruksi. Bangunan baru harus mengacu standar ini, tetapi bangunan lama belum ada mekanismenya.

Lutfi mengatakan, bangunan baru harus mengacu pada SNI berlaku. Meski SNI tahan gempa tak wajib, jika dimasukkan di kontrak jadi mengikat. Lutfi menambahkan selain lemahnya pengawasan bangunan baru, hal lain terkait risiko gempa ialah bangunan lama. “Belum ada yang mengharuskan audit kekuatanv struktur bangunan lama, kecuali atas kesadaran sendiri,” kata dia.

Selengkapnya klik link http://bit.ly/2sHl9qk

Leave a Reply