LITBANG PERMUKIMAN GELAR WORKSHOP UNESCO-IPRED

//
Comment0
thumb berita

Pusat Litbang Permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan UNESCO-IPRED Workshop “On Surveys and Activities of Post Earthquake Disaster and Training of Trainer on Building Back Better” selama tiga hari dari tanggal 6-8 Juli 2010 di Padang, Sumatera Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Direktur UNESCO-Jakarta, anggota IPRED dan IISEE.

Kepala Badan Litbang Kementerian PU Sumaryanto Widyatin dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan forum untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana dan menghadapi tantangan umum dari kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang lebih baik di masa mendatang.

Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami bencana gempa bumi yang cukup besar, diantaranya gempa bumi di Aceh dan Padang (2005), di Yogyakarta (2006), Bengkulu (2006), Tasikmalaya (2009) dan Padang (2009) yang merenggut 150.000 nyawa manusia.

“Inilah saatnya bagi kita semua untuk menilai dan mengelola resiko bencana dalam rangka mengurangi kerugian bagi para korban bencana gempa bumi,” ujar Sumaryanto.

Menurutnya, sebagai pusat rekayasa infrastruktur, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian PU mempunyai peranan yang signifikan terhadap mitigasi bencana gempa, terutama terkait dengan bangunan, perumahan dan infrastruktur. Dalam hal ini, Pusat Litbang Permukiman bekerjasama dengan beberapa instansi terkait menyelesaikan revisi Peta Zonasi Gempa yang terbaru sebagai bagian dari revisi SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan dan Gedung.

Peta Zonasi Gempa tersebut berisi mengenai standar-standar lain,  kode praktek dan pedoman yang disiapkan oleh Pusat Litbang Permukiman yang akan digunakan sebagai referensi untuk desain bangunan.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Mahmuda Rivai mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan gempa besar yang melanda Sumatera Barat di akhir 2009 lalu mengakibatkan kerusakan dan kerugian bangunan, infrastruktur, kegiatan ekonomi dan sosial yang mencapai Rp1,6 triliun. Oleh karena itu dibutuhkan revitalisasi guna memulihkan kegiatan masyarakat ke kondisi normal.

“Dimulai dengan pengaturan tata ruang, desiminasi, standar bangunan gedung, pengawasan bangunan serta prosedur revitalisasi dan rekonstruksi dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Sumbar” jelas Mahmuda.

Senada dengan Kepala Badan Litbang Kementerian PU, Mahmuda mengharapkan Workshop ini dapat menjadi forum bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam meningkatkan metode pemeriksaan bangunan pada pasca gempa untuk menghadapi tantangan resiko gempa dimasa yang akan datang.

Kemudian, ditempat yang sama saat membuka Training of Trainer on Building Back Better Plt. Arie Setiadi Moerwanto mengungkapkan Kepedulian Pemerintah Indonesia terhadap bencana telah dituangkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penganggulangan Bencana.

“Penerbitan Undang-Undang ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam penanggulangan bencana, yaitu termasuk jenis dan katagori bencana, hal-hal yang ditimbulkan serta dampak langsung maupun tidak langsung yang dapat mengancam jiwa manusia maupun kelestarian lingkungan” jelas Arie.

Arie juga mengharapkan pelatihan ini diharapkan menjadi salah satu forum untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan bangunan tahan gempa dan perkuatan untuk bangunan rusak serta tantangan untuk mengurangi resiko bencana kedepan.(ant)

Pusat Komunikasi Publik

060710

Leave a Reply