Pembelajaran dari Gempa Lombok dan Palu untuk Mitigasi Bencana

//
Comment0

Gempa bumi yang terjadi di Lombok dan Palu memberikan dampak yang cukup besar. Mulai dari kerusakan bangunan dan infrastruktur hingga menelan ribuan korban jiwa. Perlu ada pembelajaran sebagai bentuk persiapan jika peristiwa tersebut kembali terjadi.

Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman ikut serta dalam Diskusi Terbuka Pembelajaran dari Gempa Lombok dan Gempa Palu 2018 yang diselenggarakan oleh ITB, Pusgen, dan Kementerian PUPR. Acara dilaksanakan pada 23 Oktober 2018 bertempat di Aula Timur ITB. Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi hingga lintas kementerian/instansi yang berhubungan dengan mitigasi bencana gempa dan tsunami.

Sesi pertama terkait tinjauan ilmiah kejadian gempa Lombok dan Palu 2018. Sri Widiyanto menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada yang bisa memprediksi secara persis waktu terjadinya gempa dan lokasi. Namun potensi – potensi gempa bisa diketahui. Peta Gempa Nasional yang dikeluarkan oleh Pusgen dibawah Kementerian PUPR bisa menjadi acuan. Masyhur Irsyam bersama tim ITB, KemenPUPR, Pusgen, dan LIPI melakukan survei lapangan di Palu termasuk daerah – daerah yang mengalami likuifaksi yaitu Petobo, Balaroa, Jono Oge, dan Sibalaya. Data – data tersebut akan digunakan untuk pertimbangan wilayah relokasi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Beliau menambahkan, perlu adanya kajian struktur bangunan yang ada di Palu terkait standar bangunan tahan gempa. Sesuai atau tidak dengan persyaratan pemerintah.

Sesi kedua terkait dampak kerusakan bangunan akibat kejadian gempa bumi. Iswandi Imran mengungkapkan hasil dari survei lapangan di Palu. Penyebab kerusakan bangunan setelah gempa terjadi karena inkonsistensi desain khususnya terkait ketentuan detailing, inkonsistensi konstruksi khususnya terkait bahan dan kualitas, dan penyatuan elemen-elemen non struktural yang kaku, serta kurangnya perawatan.Pembelajaran dari Gempa Lombok dan Palu untuk Mitigasi Bencana (1)

Undang – Undang (UU) yang mengatur terkait kegempaan adalah UU Bangunan Gedung. Peraturan – peraturan terkait antisipasi kegempaan disusun oleh Menteri PUPR agar dapat mereduksi kerugian korban jiwa maupun harta benda. Siklus Peraturan Bangunan Gedung terdapat tahap perencanaan, konstruksi pelaksanaan, conditioning, operasional, dan maintenance. Semua tahapan terdapat regulasi. Kepala Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Arief Sabaruddin menyampaikan bahwa UU Bangunan Gedung yang mengatur tentang ketahanan gempa untuk rumah dan gedung diatur lebih maju oleh Standar Nasional Indonesia (SNI). “Kita melakukan perencanaan yang mempertimbangkan terhadap beban – beban yang akan terjadi”, ungkapnya. Penggunaan SNI di Indonesia tidak wajib, tetapi bisa dijadikan wajib jika berkaitan dengan keselamatan masyarakat. Di dalam UU dinyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap anak bangsa. SNI – SNI yang berkaitan dengan keselamatan bangunan hukumnya wajib.

“Di lombok kita harus membangun 74 ribu unit rumah secara serentak dan itu perlu quality control. Hal itu diperlukan untuk mereduksi kesalahan – kesalahan yang kemungkinan akan terjadi kembali,” kata Arief Sabaruddin. Keterbatasan tukang bangunan, material harus bisa diantisipasi. Masyarakat banyak yang menggunakan bahan bangunan yang ada termasuk dari reruntuhan rumah mereka. Masyarakat Lombok wajib membangun rumah tahan gempa. Kementerian PUPR mempunyai teknologi RISHA. Di Desa Bertais Lombok terdapat 11 unit rumah yang menggunakan struktur RISHA. Hanya dengan 1 tukang dan mandor serta dibantu masyarakat sekitar untuk merakit komponen tipe 36 selesai dalam waktu 5 jam. Selain RISHA, masyarakat dibebaskan untuk menentukan pilihan dalam membangun rumah dengan membangun rumah konvensional. Paling utama rumah tersebut harus tahan gempa. Kementerian PUPR memberikan pendampingan masyarakat selama proses rekonstruksi berlangsung.(putri)

Leave a Reply