Revisi Kepmen Kimpraswil No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat

//
Comments2

Dalam rangka revisi Kepmen Kimpraswil No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat, pada tanggal 15 Desember 2017 diadakan pembahasan substansi teknis dan konsep rapermen yang akan menggantikannya. Peserta yang hadir terdiri dari Kepala Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman yang didampingi oleh Kepala Balai Litbang Tata Bangunan dan Lingkungan, Kepala Balai Sains Bangunan dan peneliti terkait, Direktur Rumah Umum dan Komersial yang didampingi oleh Kasubdit Fasilitasi Hunian Berimbang, Kasubdit Bantuan Rumah Umum dan Bernaldy selaku tenaga ahli di Direktorat RUK.

Rapat dibuka langsung oleh Arief Sabaruddin selaku Kepala Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman dan sambutan dari Dadang Rukmana selaku Direktur Rumah Umum dan Komersial. Selanjutnya dipaparkan garis besar substansi teknis rancangan revisi Kepmen 403/KPTS/M/2002 oleh Kuswara selaku Kepala Balai Tata Bangunan dan Lingkungan.  Acara dilanjutkan dengan diskusi yang membahas point-point inti materi revisi serta rencana tindak lanjutnya.Revisi Kimpraswil

Beberapa hal pokok dari diskusi diantaranya kegiatan ini tidak bersifat revisi melainkan menyusun baru rancangan Permen PUPR yang mengatur pembangunan rumah tapak terutama untuk golongan masyarakat  berpenghasilan rendah (MBR) sebagai pengganti Kepmen 403/KPTS/M/2002 ini, hal lain bahwa rancangan permen ini harus bersifat memberikan standar minimal yang perlu diacu oleh para pelaku pembangunan perumahan namun tidak bersifat kaku atau membatasi kebebasan dalam aspek disain.

Aspek lainnya yaitu harus bisa mengakomodir perkembangan teknologi konstruksi maupun keberadaan arsitektur tradisional yang berada di beberapa wilayah di Indonesia.  Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah rencana untuk eksposes dan FGD baik secara internal Kementerian PUPR maupun dengan stakeholder di bidang perumahan mengenai substansi rancangan peraturan menteri ini.  (Kuswara)

2 Responses

  1. Peraturan thn 2002 apakah masih cocok diterapkan sekarang dengan harga tanah dan harga material yang melambung tinggi?
    Mohon dipikirkan oleh kementerian krn memberatkan pengembang. Tks

Leave a Reply