Sinergitas Penanganan Kawasan Kumuh antara Puslitbang Perumahan dan Permukiman dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya

//
Comment0

Salah satu target dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2015 – 2019 adalah 0 (nol) persen kawasan kumuh perkotaan. Direktorat Jenderal Cipta Karya yang merupakan salah satu stakeholder utama dalam upaya penanganan kawasan kumuh, telah melaksanakan penanganan kawasan kumuh di berbagai kota. Meskipun demikian tantangan dari jumlah maupun luasan kawasan kumuh perkotaan masih banyak yang belum tercapai dengan optimal. Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan diantaranya pada tahun 2018 telah mencanangkan prioritas penanganan kawasan kumuh di 32 lokasi.

Di sisi lain Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman juga telah melakukan berbagai kajian terkait penanganan kawasan kumuh perkotaan. Termasuk saat ini sedang melalukan kajian penanganan kawasan kumuh di Kota Surakarta yang direncanakan pada tahun 2018 akan dilakukan penerapan teknologi hasil litbang bidang permukiman sebagai percontohan penataan kawasan kumuh.sinergitas kawasan

Dalam rangka optimalisasi penanganan kawasan kumuh perkotaan maka sinergi antar berbagai institusi sangat diperlukan. Untuk itu pada tanggal 27 November 2017 dilaksanakan pertemuan antara Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman yang diwakili oleh Kepala Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan I Subdit – Airyn Harahap dan Satker PKP Provinsi Jawa Barat dengan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman yang diwakili oleh Kepala Balai Litbang Tata Bangunan dan Lingkungan – Kuswara beserta peneliti dari Balai Litbang Tata Bangunan dan Balai Litbang AMPLP di Kantor Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman Cileunyi Bandung.

Sebelum pertemuan, Kepala Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman memberikan arahan terkait pentingnya sinergitas dan perlu adanya contoh yang bisa direplikasi untuk penataan kawasan kumuh. Hal lainnya adalah terkait konsepsi bahwa penataan kawasan kumuh merupakan upaya penataan yang berbasis keterlibatan masyarakat sehingga perlunya kerja bersama antar stakeholder dengan masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Dalam pertemuan dipaparkan mengenai rencana kerja Subdit Pengembangan Permukiman Perkotaan terkait rencana penanganan kawasan kumuh perkotaan di 32 lokasi, dan paparan dari Balai Litbang Tata Bangunan dan Lingkungan mengenai rencana percontohan penataan kawasan kumuh di Kota Surakarta tahun 2018.  Acara dilanjutkan dengan diskusi terutama membahas sinergitas yang dapat dilakukan antara Puskim dengan Ditjen CK.

Beberapa kesimpulan yang dirumuskan diantaranya adalah rencana penataan kawasan kumuh di kawasan Semanggi Kota Surakarta akan dilaksanakan secara bersama-sama melalui pengembangan contoh penataan kawasan yang juga diupayakan dengan melibatkan stakholder yang lain. Hal lain Puskim akan memberikan usulan teknologi hasil litbang yang dapat diterapkan di 32 lokasi penangan kawasan kumuh yang akan dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya pada tahun 2018. Usulan tersebut akan dibahas bersama untuk bisa dimasukan dalam paket lelang dini di Ditjen Cipta Karya. (Kuswara)

Leave a Reply