Sinergitas Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

//
Comment0

Sesuai dengan amanat UUD 1945 dan ditindaklanjuti oleh UU  No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa (a) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat  sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif; (b) Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis; (c) Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya.

Mengingat penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman merupakan suatu kegiatan lintas sector,  maka diperlukan adanya sinergitas dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, sehingga adanya kesamaan dan keselarasan rencana tindak kegiatan dan pembiayaan antar unit organisasi dalam rangka menuju keterpaduan penyelenggaraan perumahan dan permukiman khususnya untuk MBR. Untuk itu pada tanggal   15 – 17 Januari 2018 di Puslitbang Perumahan dan Permukiman dilaksanakan workshop dalam rangka menyusun rencana kerja dan rencana tindak sehingga tercapai sinergi yang lebih baik lagi antara Ditjen Penyediaan Perumahan, Ditjen Pembiayaan Perumahan serta Badan Litbang Kementerian PUPR dalam menyusun dan mengimplementasikan produk pengaturan untuk perumahan dan permukiman.

Acara dibuka oleh Kepala Puslitbang Perumahan dan Permukiman yang mewakili Kepala Badan Litbang PUPR dan dihadiri oleh Direktur Jenderal  Pembiayaan Perumahan, seluruh direktur di lingkungan Ditjen Pembiayaan Perumahan, perwakilan PPDPP serta Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Penyediaan Perumahan serta perwakilan dari Direktorat Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan.  Selain itu dalam workshop dihadirkan pula beberapa nara sumber dari Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BPS serta praktisi Perumahan.Sinergitas Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Beberapa output yang dihasilkan dalam acara workshop ini di antaranya: Rumusan Kriteria  dan Batasan MBR, Rumusan dan Baseline Perhitungan Backlog dan Kebutuhan Rumah Baru, Penyepakatan Rancangan Substansi dan Pengaturan Perubahan Kepmen Kimpraswil No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat), SOP Pemantauan Rumah Bersubsidi, Rencana kerja dan pembagian peran antara Ditjen Pembiayaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Badan Litbang Kementerian PUPR, Gagasan untuk melaksanakan pertemuan rutin antar unor terkait. (Kuswara)

Leave a Reply