Studi DPRD Padang Panjang Terkait Pembangunan di Zona Rawan Gempa

//
Comment1

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam kategori rawan bencana gempa, tak terkecuali kota Padang Panjang. Pembangunan di daerah rawan gempa tentu memerlukan penanganan khusus bila dibandingkan daerah pada umumnya. Hal itu menjadi alasan utama Panitia Khusus Ranperda DPRD Kota Padang Panjang mengadakan studi banding bersama Bapedda dan Dinas PU Kota Padang Panjang dengan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman pada tanggal 28 April 2016. Erizal S.H, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang mengungkapkan bahwa kunjungan ini dimaksudkan untuk bertukar pikiran dan mendapat masukan dari Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang.

Studi banding dimulai dengan forum diskusi antara Pansus DPRD Kota Padang Panjang dengan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman. Prof (R). Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES, Kepala Pusat Litbang Perumahan dan Pemukiman mengatakan bahwa keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama. Masyarakat harus diberikan pemahaman seputar karakteristik daerah rawan gempa. Jika daerah tersebut masuk ke dalam zona merah sebaiknya dijadikan ruang terbuka hijau.

suasana diskusi dipimpin oleh Prof (R). Dr. Ir. Arief Sabaruddin, CES, Kepala Pusat Litbang Perumahan dan Pemukiman

Suasana Diskusi Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman bersama Pansus DPRD Kota Padang Panjang

Peraturan daerah terkait pembangunan di Kota Padang Panjang perlu menambahkan standar pembangunan yang sesuai dengan SNI. “Kita memiliki aplikasi SNI yang bisa diakses melalui website resmi puskim.pu.go.id untuk mengetahui struktur dan tata bangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, termasuk daerah rawan gempa seperti Kota Padang Panjang,” ungkap Ferry Eka Putra, ST, Dipl. E.Eng, MDM, Kasi Penelitian dan Pengembangan Balai Struktur.

Selain itu, Sutardji Yuwasdiki, Dipl. E. Eng, Kepala Balai Struktur dan Kontruksi Bangunan memaparkan secara singkat terkait struktur bangunan yang sesuai dengan standar nasional. Kurangnya kesadaran masyarakat akan karakteristik daerahnya menjadi salah satu penyebab ketidakpedulian saat melakukan pembangunan yang menyebabkan bangunan ambruk saat terjadi gempa. Tenaga ahli seharusnya dilibatkan saat melakukan pembangunan, mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan standar.

Pansus DPRD Kota Padang Panjang

Jonsirwan, SST menjelaskan model bangunan kepada peserta studi banding

Bangunan sekolah dan rumah sakit harus mendapatkan perhatian khusus saat dilakukan pembangunan terutama di kawasan rawan gempa. Kota Padang Panjang yang berada di bawah patahan Semangko harus memahami bahwa bangunan tersebut terutama rumah sakit merupakan fasilitas yang sangat diperlukan jika terjadi gempa. “Jangan sampai masyarakat tidak percaya dengan rumah sakit, sudah banyak terjadi pasien berbondong – bondong dibawa keluar rumah sakit karena takut roboh. Puskim sudah mengeluarkan standar bangunan yang sesuai termasuk bangunan rumah sakit di zona rawan gempa” ungkap Jonsirwan, SST, Kasi Penerapan dan Pelayanan Balai Tata Bangunan. “Keselamatan masyarakat dari gempa dan kebakaran menjadi hal utama,” tambahnya.

Setelah berdiskusi, para anggota studi banding didampingi oleh Ir. Riana Suwardi, M.Si, Kabag Keuangan dan Umum lanjut untuk tur keliling lingkungan Pusat Litbang Perumahan dan Permukiman untuk melihat hasil uji maupun replika terkait struktur dan tata bangunan.

1 Response

Leave a Reply